Implementasi LPSE

Mulai tahun 2010 kemarin pemerintah sudah mulai menerapkan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik. Pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-pengadaan) yang diterapkan merupakan sistem pengadaan barang/jasa yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi, dan sistem aplikasi serta layanan pengadaan elektronik yang disediakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Nasional dari LKPP.

Dengan implementasi pengadaan barang/jasa menggunakan LPSE diharapkan dapat mengurangi unsur KKN yang selama ini sudah merajelala. Disamping itu, Pihak swasta pun akan diuntungkan karena bisa dilakukan secara online. Sehingga mengurangi bertemu langsung kontact fisik dengan rekanan lain.

Selama ini kita masih menjumpai tindakan yang tidak sportif premanisme antar rekanan. Misalnya di daerah tertentu perusahaan luar daerah tidak bisa menjadi pemenang tender. Bahkan pernah ada kasus rekanan dari jakarta diusir pada saat penyerahan dokumen penawaran oleh sekelompok rekanan lokal. Dengan pengadaan melalui LPSE, semua perusahaan yang memenuhi persyaratan berkesempatan untuk mengikuti proses pengadaan barang/jasa di seluruh indonesia tanpa takut lagi akan tindak kekerasan.

Disamping niat baik yang diinginkan oleh semua pihak, ternyata dalam proses implementasinya masih saja terdapat persaingan yang tidak sehat. Dimana beberapa perusahaan berlomba-lomba melakukan banting harga. Jangan heran jika ada penawaran yang mencapai 50% di bawah nilai pagu anggaran yang ada. Sehingga kualitas pekerjaan sangat dipertanyakan.

Untuk pengadaan barang atau produk tertentu yang tidak menggunakan teknologi tinggi tidak menjadi masalah. Tapi bagaimana dengan pekerjaan yang membutuhkan teknologi tinggi? Yang tidak sekedar membeli barang dari produsen atau pabrik, kemudian mengambil selisih harga untuk dijualkan kepada customer?

Untuk menjaga kualitas pekerjaan, seharusnya porsi penilaian teknis dalam proses pengadaan tetap menjadi lebih besar dibandingkan unsur penilaian harga. Sehingga efisiensi tidak hanya dilihat dari proses penyerapan anggaran atau dana yang dikembalikan ke kas negara. Tapi seberapa besar value produk atau pekerjaan tersebut membawa manfaat.

6 thoughts on “Implementasi LPSE

  1. agak sulit utk mendapatkan proyek pemerintahan tanpa lobby langsung ke pejabat terkait.
    sistem sebatas sistem doang, implementasinya masih nol besar

  2. semua juga ada kekurangan dan kelebihannya y mas.. saya biasanya ikut sm si bos dalam mengurusi beberapa proyek jasa yang dilimpahkan kepada kami selaku konsultan biasanya kami berhubungan dengan dinas di pemerintahan.. semoga kedepanya bs menjadi lebih baik lg ya.. dengan teknologi kan harusnya bs lebih mempermudah🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s