Kapan Birokrasi Mau Berbenah ?

Baru-baru ini saya dan tim sedang melakukan riset mengenai kebutuhan peralatan usaha-usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM di salah satu daerah. Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, maka kami harus melakukan survey dan interview langsung terhadap pelaku usaha.

Namun sayangnya informasi mengenai sentra-sentra industri UMKM masih sulit kita dapatkan di dunia maya. Kalaupun ada hanya beberapa saja, itupun seringkali tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Akhirnya saya dan tim memutuskan untuk mencari data di kantor dinas perindustrian,perdagangan dan koperasi. Ternyata respon dari pihak dinas di luar dugaan kami, karena untuk mengakses informasi mengenai keberadaan sentra-sentra produksi UMKM prosedurnya tidak sesederhana itu. Kami diminta untuk mengajukan surat resmi terlebih dahulu ke dinas tersebut. Selanjutnya pihak dinas, baru akan mencari informasi yang kita butuhkan. Bukan mengakses informasi tapi masih dalam tahap mencari,belum lagi kalau data dan informasi yang tersedia sudah lama tidak diupdate. Padahal informasi seperti ini harusnya bisa dipublish di website dinas. Sehingga publik dengan mudah mengaksesnya.

Betapa tidak mudahnya kita melakukan riset di negeri ini. Informasi yang seharusnya bisa diakses dengan mudah oleh publik, baik melalui online maupun offline tapi harus melalui meja-meja birokrasi yang sarat dengan ketidakjelasan dan kepentingan. Apakah wajah birokrasi kita sudah sebanding dengan remunerasi yang diterima ?

Iklan

IMB Hilang

Beberapa minggu yang lalu di perumahan tempat saya tinggal mendapat bantuan dari pemerintah untuk proses peningkatan status Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) menjadi Serpikat Hak Milik (SHM). Bagi warga yang rumahnya masih berstatus SHGB diberikan bantuan dalam proses peningkatan hak menjadi SHM. Karena ini program kolektif, maka biayanya sangat murah dibandingkan dengan pengurusan melalui notaris. Selain itu, pengurusan berkas-berkas cukup diserahkan di RT, jadi tidak perlu keluar masuk instansi. Sebagai warga yang status rumahnya masih SHGB, saya pun ikut mendaftar dalam program tersebut. Setelah mendapat formulir dan persyaratan yang harus dilampirkan, ternyata ada satu syarat yang belum bisa dipenuhi yaitu IMB. Karena memang IMB rumah saya masih belum ketemu/hilang. Upaya pencarian sudah dilakukan, namun masih belum ketemu juga :).

Setelah berkonsultasi dengan pegawai BPN, saya disarankan untuk melaporkan ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. Karena berkas sudah harus diserahkan paling lambat minggu ini, tadi pagi saya bergegas meluncur ke Kantor DPU&P. Di kantor PU&P kita cukup melaporkan identitas pemegang IMB,alamat perumahan dan tahun dikeluarkannya IMB yang hilang tersebut. Nampaknya berkas tersebut harus dicari secara manual. Sehingga saya harus pulang dengan tangan hampa dan harus menunggu konfirmasi dari petugas.

Di era teknologi informasi yang demikian pesatnya, ternyata masih saja ada instansi yang belum memanfaatkan teknologi informasi. Tidak bisa dibayangkan betapa susahnya melacak IMB untuk satu kabupaten/kota jika masih menggunakan proses pencarian berkas secara manual. Kalau saja sudah menggunakan sistem, maka saat itu juga kita mendapatkan informasi tentang keberadaan IMB tersebut. Tidak harus menunggu proses pencarian oleh petugas yang entah membutuhkan waktu berapa lama?.

Dengan tidak adanya sistem, maka potensi terjadinya korupsi di instansi pemerintah masih sangat besar. Karena tidak adanya sistem yang mengontrol kinerja birokrasi. Bagaimana pendapat teman-teman? adakah yang punya pengalaman serupa?

Birokrasi Belum Berubah

Beberapa tahun terakhir ini pemerintah santer dengan program pemberian remunerasi kepada PNS. Remunerasi ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan PNS. Dengan meningkatnya pendapatan PNS diharapkan dapat mengurangi terjadinya kasus korupsi. Selain itu juga pemerintah ingin meningkatkan pelayanan kepada masayarakat. Namun sayang, tujuan program remunerasi ini hingga saat ini hanya segelinter kementerian yang berhasil mewujudkannya. Padahal remunerasi sudah terlanjur digulirkan.Namun bagaimana dengan kasus korupsi yang merejalela hampir di semua kementerian sampai ke tingkat paling rendah di kelurahan misalnya? apakah program remunerasi benar-benar menjadi solusi atas masalah korupsi yang terjadi di negeri ini?.

Mungkin saja orang-orang yang sekarang berada di lingkaran pemerintah sudah mulai berbenah dan bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Tapi apakah dengan semangat individual ini bisa memerangi korupsi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat? Semua ini hanya sia-sia belaka jika regulasi dan sistem yang ada di dalam lembaga tersebut tidak pernah mau diperbaiki. Justru sistem yang ada sekarang ini membuat banyak peluang untuk melakukan tindakan korupsi dan menambah birokrasi pemerintah.

Hal inilah yang saya alami beberapa minggu yang lalu. Pada saat kami harus memperpanjang dokumen perusahaan, ternyata berkas dokumen kami ditolak dengan alasan ada kesalahan kata-kata pada dokumen perubahan akte perusahaan.Namun anehnya pada tahun-tahun sebelumnya proses memperpanjang dokumen ini tidak menjadi masalah. Padahal dokumen perusahaan yang dipakai tetap sama. Walaupun awalnya kami protes, kami terpaksa harus memperbaiki dokumen tersebut. Ternyata birokrasi berbelit-belit itu tidak hanya berhenti sampai di situ.Karena untuk memperbaiki dokumen sesuai dengan permintaan instansi tersebut, maka berkas dokumen harus kami tarik kembali. Untuk menarik berkas yang sudah masuk ternyata tidak sesederhana yang kami bayangkan. Kami harus membuat surat permohonan penarikan berkas ke instansi dimana kami memasukan dokumen.Kemudian instansi tersebut harus membuat surat lagi ke instansi yang menangani masalah dokumen perusahaan. Sudah 3 minggu dari sejak surat permohonan berkas kami ajukan, sampai sekarang dokumen tersebut masih belum bisa diambil. Padahal informasi awal hanya sekitar 2 atau 3 hari. Setelah kami konfirmasi lagi katanya pimpinan sedang di luar kota.

Nampaknya upaya untuk memajukan perusahaan dalam negeri untuk bisa bersaing dengan perusahaan asing masih menjadi impian belaka. Bagaimana mungkin perusahaan lokal bisa berlari dengan cepat di tengah gempuran produk luar negeri yang serba kompetitif, kalau untuk urusan yang sifatnya remeh temeh saja dipersulit. Jadi jangan heran kalau banyak perusahaan asing yang memindahkan investasi atau pabriknya ke negera-negara tetangga. Masalah regulasi dan intangible cost yang relatif tinggi menjadi bumerang bagi para investor.

Bagaimana pendapat teman-teman apakah dengan program remunerasi bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ?

Birokrasi di Internal Perusahaan

Pada awal-awal berdirinya perusahaan atau perusahaan yang statusnya masih start-up birokrasinya cenderung lebih lincah. Sehingga pengambilan keputusan relatif lebih cepat karena tidak melalui birokrasi yang panjang. Dan cross functional team relatif masih berjalan dengan efektif karena belum terlalu banyak divisi dan karyawan. Namun seiring dengan kemajuan perusahaan dan bertambahnya jumlah karyawan,  pengambilan keputusan mulai lamban dan tidak efektif disebabkan karena banyaknya birokrasi di internal perusahaan.

Beberapa perusahaan besar pun sudah mulai melakukan reorganisasi terhadap perusahaannya, seperti yang dilakukan raksasa Google baru-baru ini. Dengan kembalinya Larry Page menjadi pucuk pimpinan Google yang sejak 10 tahun dijabat oleh Eric Schmidt.  CEO baru Google ini langsung melakukan gebrakan dengan memangkas beberapa posisi penting di internal Google. Larry Page sendiri adalah salah seorang pendiri Google dan pernah menjabat sebagai CEO selama 3 tahun pada saat awal-awal Google didirikan.Yang menarik adalah Larry Page membiarkan bagian atau divisi yang ada untuk membuat keputusan secara independen tanpa diintervensi oleh CEO, tujuannya agar bagian tersebut lebih cepat dalam proses pengambilan keputusan. Larry Page sendiri ingin mengelolah Google dengan lincah dan dengan jiwa dan gairah sebuah perusahaan start-up.

Apa yang dilakukan oleh Google bisa dijadikan pelajaran, bahwa birokrasi yang gemuk dapat mengganggu percepatan pertumbuhan suatu perusahaan. Jangan memelihara corporate culture yang terlalu birokratis dan kaku, agar perusahaan bisa lebih fleksibel dalam menyikapi perubahan yang ada.

Bagaimana dengan perusahaan atau organisasi anda ..?